POS KOTA Selasa, 8
Oktober 2005
Bekasi (Pos Kota).
Menjelang lebaran tak punya duit tak lantas membuat oknum pejabat Pemkab Bekasi
kebingungan. Tanah Kas Desa (TKD) pun “diobral” dengan harga murah, Cuma Rp
10.000,; per meter..
Sekitar 29,6 hektar TKD
di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara Senin kemarin resmi dijualn ke PT
Anugerah Gita Karya Sejahtera (AGAS) dengan harga Rp. 10.000,- per meter. TKD
tersebut adalah milik desa Mustika Jaya (10 Hektar), milik desa telanjung (6,6
Hektar) dan milik desa Ragamanunggal (13 Hektar).
Yang diselenggarakan,
penjualan TKD tersebut tidak didahului dengan persetujuan DPRD, padahal para
wakil rakyat perlu mengetahuinya, karena penjualan TKD tersebut pasti bakal
mengubah Tata Ruang Wilayah.
Sejumlah warga di desa
Sriamur, mempertnyakan kebijakan Bupati H. Saleh Manaf yang mengubah
peruntukkan wilayah Tambun Utara yang semula untuk pertanian kini untuk
perumahan. Bukan Cuma desa Sriamur, desa Satria Mekar, melainkan desa
Satriajaya juga telah dirubah fungsi peruntukkannya dari pertanian teknis
menjadi perumahan.
“kalau seperti itu terus
yang terjadi, lama – lama kabupaten bekasi pasti tak lagi punya area persawahan
karena semua sudah berubah menjadi kawasan perumahan,” kata atin, warga
satriamekar.
Kenapa Diobral
Aktivis LSM Jaringan
Informasi Publik (JIP), Melody Sinaga, menyesalkan Pemkab Bekasi (bagian
pemerintahan desa) yang terlalu “mengobral” TKD dengan harga rendah. Padahal,
setelah jadi perumahan, tanah tersebut di jual dengan harga ratusan ribu per
meter.
Senisal, TKD di Desa
Pusakarakyat, Kecamatan Tarumajaya, di jual ke pengembang (PT. Hasanah Damai
Putra) dengan harga di bawah Rp. 10.000,- tetapi setelah jadi perumahan, tanah
tersebut di jual lebih dari Rp. 500.000,- per meter.
Kepala bagian
pemerintahan desa kabupaten bekasi, H. Abdullah, menolak menjelaskan,
menganggap TKD “di obral” se begitu murah, sementara harga – harga semua barang
semakin melambung. Sementara terhadap TKD pengganti di Kecamatan Pebayuran yang
akan di beli Pemkab, Melody menilai tidak ada transparans dari bagian pemerintahan
desa.
“ Jangan – jangan hanya
akal – akalan, lantaran wilayah Pebayuran sudah penuh dengan TKD. Bisa – bisa
malah tumpang tindih.” Tegas Melodi. (Suzana)
