SEKELOMPOK masyarakat dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi kembali melakukan aksi lanjutan ke Kejaksaan
Negeri (Kejari) Cikarang, Rabu (17/2/2016).
Hal tersebut untuk mendorong agar pihak Kejaksaan konsisten memberantas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oknum sekolah di lingkungan Disdik Kabupaten Bekasi.
Pasalnya, Rabu (3/2/2016) lalu saat massa LP3D dan wali murid melakukan aksi serupa perdana sudah memberikan informasi terhadap pihak Kejaksaan terkait dugaan KKN yang terjadi di beberapa Sekolah di Kabupaten Bekasi belum ditindaklanjuti.
“Kami mengharapkan Kejari Cikarang untuk konsisten memberantas KKN yang kami duga dilakukan oknum Disdik Kabupaten Bekasi,” ujar Koordinator Aksi, Ronny Harefa, Rabu (17/2/2016).
Baca Berita Demo Sebelumnya: Kejari Cikarang Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan
Terang dia, informasi yang dihimpun dan hasil investigasi pihaknya ditemukan adanya kejanggalan ataupun menyalahgunakan jabatan yang diduga dilakukan para Kepala Sekolah (Kepsek) SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Bekasi. Sehingga pihaknya telah memberikan bukti awal yang ia yakini kepada pihak Kejari.
“Masih maraknya penjualan Buku LKS (Lembar Kerja Siswa) yang (diduga, Red) dijual oleh pihak sekolah. Apalagi ada pungli (Pungutan Liar) seperti uang untuk study tour dari kelas 1 SMP sampai Kelas 3 SMP,” terang Ronny yang juga mantan Ketua BEM STIE Mulia Pratama ini.
“Kami dan para wali murid sudah memberikan keterangan ke Kasie Intel Kejari Cikarang yang baru. Pungli itu diduga dilakukan beberapa pihak sekolah yaitu di SMPN 4 Tambun Selatan, SMPN 1 Tambun Selatan, SMPN 9 Tambun Selatan dan lain sebagainya,” sambungnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga telah melaporkan dugaan KKN dan Pungli ini ke Kejari sejak 2014 lalu, terkait pengadaan komputer untuk wilayah UPTD Paud atau SD Cikarang Barat Tahun Anggaran (TA) 2013 yang diduga fiktif. [dam/gob]
SUMBER: GoBekasi.id
