Bekasi (M2Media)
Ketua Lembaga Penelitian dan Pemerintahan Daerah (LP3D) Cabang Bekasi Jonly Nahampun mempersoalkan Pengangkat diam-diam Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi yang akan dilantik hari ini (20/11).
Ia menilai pengangkatan Dirut BUMD yang baru antara lain PT Bumi Bekasi Jaya (Properti) dan PT Bekasi Putrajaya (Pelabuhan) sarat KKN.
“Seharusnya mereka diperkenalkan dulu kepublik dan menyampaikan visi dan misi atau uji kelayakan (Fit and Prooper Tes) dihadapan anggota dewan supaya diketahui kapasitas dan kapabilitasnya. Lantaran mereka duduk dan menjabatdi BUMD dengan menggunakan duit rakyat. Saya malah bertanya dewan ini pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu”ujar pria yang sering melkaukan aksi demo.
Ia juga menyatakan akan menilai kinerja BUMD tersebut selama masa kerja seratus hari apabila tidak sesuai harapan masyarakat akan melakukan aksi demo untuk menuntut agar Bupati mencoptnya . Ia juga menduga telah ada kompromi-kompromi dalam pengangkatan Dirut BUMD yang baru ini.
Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi H Daeng Muhammad mengaku tidak diberitahu oleh eksekutif terkait akan dilantiknya Direksi dua BUMD baru.
“Secara etika mereka harusnya diperkenalkan ke kita karena akan menjadi mitra kita nanti di Komisi A,” ujarnya dengan nada kaget.
Sesuai Perda No 1 Tahun 2010 dan Perda No 2 Tahun 2010, kewajiban penyertaan modal Pemkab Bekasi pada PT Bumi Bekasi Jaya dan PT Putera Bekasi Jaya adalah sebesar 80 persen dari modal dasar BUMD, sedangkan modal dasar setiap BUMD sebesar Rp10 milyar
Rencana penyertaan modal tersebut pada tahap pertama sudah diusulkan melalui perubahan APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010, masing-masing sebesar 30 persen dari kewajiban modal dasar atau sebesar Rp2,4 milyar untuk setiap BUMD. (Tata)
