BEKASI (Pos Kota) -Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi menyarankan pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat agar membuat langkah konkrit untuk mengantisipasi ledakan urbanisasi . Walaupun menurut dia urbanisasi pasca-Lebaran adalah hal yang wajar selalu terjadi.
“Arus urbanisasi pasca-Lebaran memang wajar terjadi. Ini kan bukan kejadian yang baru. Dari tahun ketahun selalu terjadi peningkatan jumlah penduduk di daerah yang potensial untuk mendapatkan pekerjaan seperti Kabupaten Bekasi ini pasti akan meningkat pasca Lebaran,” kata Dewan Pembina LP3D Bekasi, Jonly Nahampun.
Lanjutnya, dengan berdirinya ribuan industri di Kabupaten Bekasi masih menjadi daya pikat utama bagi para pencari kerja (Pencaker). Maka dari itu, ubanisasi tak bisa dibendung. Sehingga, bisa diprediksikan akan ada sekitar 10.000 pendatang baru ke Kabupaten Bekasi pasca-Lebaran ini.
“Untuk itu (mengantisipasi ledakan urbanisasi, Red) perlu pemerintah setempat membuat sistem atau aturan yang bisa mengantisipasi hal tersebut. Jangan hanya dibiarkan saja,” imbuhnya.
Disampaikan Jonly, jika terjadi ledakkan urbanisasi, menurutnya a pendatang ini akan menggeser warga pribumi untuk mendapatkan kesempatan kerja di industri. Biar tidak tergeser, ‘pribumi’ atau orang asli Bekasi juga harus mempunyai keahlian, agar lebih ter-akomodir untuk mendapatk pekerjaan di kawasan industri.
“Pribumi kan punya tempat tinggal, punya keluarga besar, tinggal (seharusnya, Red) pribumi juga punya keahlian. Sedangkan pendatang ini hanya coba-coba peluang hidup lebih baik alias mencari pekerjaan. Siapa tahu ada di daerah kita ini,” jelasnya.
Sehingga, jelas dia, Pemkab Bekasi harus urus ledakan penduduk pasca Lebaran ini agar tak menyingkirkan warga pribumi. “Ya, harus diantisipasi Pemkab lah, ya melalui membuat peraturan. Biar ada pengawasan dan ada sistemnya bagi warga pendatang. Biar jelas pendatang itu kalau mau ke Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (lina)
SUMBER:POSKOTANEWS.COM
